| No |
Materi Bahasan |
| 1 |
Bimbingan Teknis Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah.
|
| 2 |
Bimbingan Teknis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Bebasis Akrual pada
Sistem penatausahaan dan penyusunan Laporan keuangan Pemerintah Daerah
|
| 3 |
Bimbingan Teknis Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban
SKPD Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen
Perbendaharaan No.PER-03/PB/2014 Serta Laporan Pertanggungjawaban LPJ.
|
| 4 |
Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 Sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor
33 Tahun 2017
|
| 5 |
Bimtek Nasional Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dan Aset Daerah
Berbasis Aplikasi E.Sipkd, E.Reporting, E.Siap/Bmd
|
| 6 |
Bimbingan Teknis Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD Serta
Penyampaiannya, serta Verifikasi dan Rekonsiliasi LPJ Bendahara
|
| 7 |
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan
Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
|
| 8 |
Bimtek Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
|
| 9 |
Bimbingan Teknis Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas Berdasarkan PERMENDAGRI No. 16 Thn 2013 dan Peningkatan
Akuntabilitas Biaya Perjalanan Dinas PEMDA Serta Pemahamannya Berdasarkan PMK No.
53/PMK.02/2014
|
| 10 |
Bimbingan Teknis Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintahan |
| 11 |
Bimtek Reformasi ASN dan Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Penyusunan
Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
|
| 12 |
Bimbingan Teknis Analisis Jabatan ( ANJAB ) dan Analisis Beban Kerja ( ABK ) bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara
|
| 13 |
Bimbingan Teknis Implementasi Penilaian ASN dan SKP Berdasarkan UU no. 5 Th. 2014
serta Pedoman SOP AP (Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan)
|
| 14 |
Bimbingan Teknis Penyusanan Renstra, Renja, AKIP, Sakip dan Lakip |
| 15 |
Bimbingan Teknis Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Arsip/Dokumentasi (Record
Center), Sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
|
| 16 |
Bimbingan Teknis Kebijakan Kehumasan Dan Keprotokolan Serta Peningkatan Kapasitas
Aparatur Pemerintah Dalam Bidang Umum, Humas Dan Protokoler Didaerah Dalam Rangka
Meningkatkan Produktivitas Dan Mutu Pelayanan Publik
|
| 17 |
Bimtek Nasional, Permendagri No. 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Strategi
Pencapain RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
|
| 18 |
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Perpres No. 16 Tahun
2018, sebagai pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010
|
| 19 |
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penyusunan
Spesifikasi Teknis, HPS dan Kontrak Pengadaan
|
| 20 |
Bimbingan Teknis Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dalam
Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
|
| 21 |
bimtek BIDANG Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)
Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
|
| 22 |
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Kecamatan Sesuai Peraturan
Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Dan PERMENDAGRI No. 4 Tahun 2010 Tentang Kecamatan
|
| 23 |
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa Berdasarkan UU No. 6/2014 Tentang
Desa Dengan Perka LKPP No. 13/2013 jo Perka LKPP No. 22/2015 Tentang pedoman dan
tata cara pengadaan barang/jasa Desa
|
| 24 |
Bimbingan Teknis Penata Usahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa (ADD), Terkait
Aturan Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang penata usahaan, Pengelolaan keuangan
Desa, dan pertanggungjawabannya, Serta Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang
Perencanaan pembangunan Desa, sebagaimana Disahkannya Undang-Undang Desa (UU Desa)
No. 6/2014
|
| 25 |
Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota
Dalam Melaksanakan Tugas dan Pungsinya Serta membangun Kemitraan DPRD Dengan
Pemerintah Daerah
|
| 26 |
Bimbingan Teknis Optimalisasi Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan
Anggota Dewan, Tata Cara Menyiapkan dan Mengatur Persidangan, Peningkatan Kapasitas
dan Kapabilitas Humas dan Protokol, serta Sosialisasi Perjalanan Dinas Pada
Sekretariat DPRD Berdasarkan Permendagri No. 16 Tahun 2013
|
| 27 |
Implementasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Tata Pemerintahan dan Penjelasan
Perubahannya pada UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
|
| 28 |
Bimtek Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat dan Lurah |
| 29 |
Bimbingan Teknis Tata Cara Penghitungan Dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 244/PMK.03/2015.
|
| 30 |
Tugas dan Tupoksi Camat dalam Implementasi UU Desa tahun 2014
|
| 31 |
Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dalam Pelaksanaan Dan Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
|
|
PERMINTAAN MATERI LAIN YANG SESUAI KEBUTUHAN PESERTA,
LANGSUNG KONFIRMASI KEPANITIA PELAKSANA BIMTEK
|
PERMINTAAN TEMPAT PELAKSANAAN BIMTEK IN HOUSE
MINIMAL 7 ORANG PESERTA, BISA MENENTUKAN SENDIRI MATERI, TEMPAT DAN TANGGAL PELAKSANAAN
Makalah/ modul, Tas Pelatihan, ID Card, Pena, Notesbook dan Sertifikat Bimtek Nasional
